Zakat Penghasilan dan Hasil Usaha: Memahami Dasar dan Praktiknya dalam Islam

Home

Ibadah

Dzikril Firmansyah

Published Mar 9, 2026 - 07:14

57 Reads

Last Update Mar 9, 2026 - 07:55

Zakat Penghasilan dan Hasil Usaha: Memahami Dasar dan Praktiknya dalam Islam — Foto: unsplash.com/@micheile

Smallest Font

Largest Font

Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam ajaran Islam yang berfungsi membersihkan harta sekaligus menegakkan keadilan sosial. Dasar umum kewajiban zakat, baik zakat hasil tanaman maupun zakat perdagangan, merujuk pada firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 267 yang memerintahkan orang beriman agar menafkahkan sebagian dari hasil usaha yang baik.

Meskipun dasar normatifnya sama, praktik pelaksanaan zakat terhadap berbagai jenis harta memiliki ketentuan yang berbeda. Perbedaan tersebut bukanlah kontradiksi, melainkan bentuk pengamalan terhadap dalil-dalil syariat yang secara khusus menjelaskan karakter masing-masing jenis harta yang dizakati.

Dalam konteks zakat pertanian, pelaksanaannya merujuk pada firman Allah dalam QS. Al-An‘am ayat 141: “Wa aatuu haqqahuu yauma ḥaahaadih” (tunaikanlah haknya pada hari memetik hasilnya). Menurut tafsir yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas, ayat ini menunjukkan bahwa zakat hasil tanaman dikeluarkan ketika panen berlangsung.

Ketentuan ini menegaskan bahwa zakat pertanian diambil langsung dari hasil panen tanpa terlebih dahulu memperhitungkan biaya kebutuhan hidup sehari-hari. Karena itu pula, dalam praktik zakat pertanian tidak ada perhitungan terhadap nilai tanah sebagai objek zakat, sebab yang menjadi fokus zakat adalah hasil produksinya.

Berbeda dengan zakat pertanian, zakat perdagangan memiliki dasar pelaksanaan yang merujuk pada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ad-Daruquthni dari Samurah bin Jundub. Dalam hadits tersebut disebutkan bahwa Rasulullah saw. memerintahkan para sahabat untuk mengeluarkan zakat dari harta yang disiapkan untuk aktivitas jual beli.

Hadits ini menunjukkan bahwa zakat perdagangan mencakup keseluruhan nilai harta dagang, baik modal maupun keuntungan yang diperoleh. Dengan demikian, pelaksanaan zakat pada sektor perdagangan mengikuti karakter ekonomi dari aktivitas bisnis yang melibatkan perputaran modal dan laba.

Perbedaan lain juga tampak pada pembahasan zakat hasil kerja atau penghasilan, seperti gaji pegawai atau pendapatan profesi. Dalam persoalan ini, para ulama memiliki pandangan yang beragam. Sebagian berpendapat bahwa penghasilan wajib dizakati secara langsung sebagai bentuk zakat kasab yang juga berlandaskan pada QS. Al-Baqarah ayat 267.

Namun sebagian ulama lain berpendapat bahwa penghasilan baru dikenai zakat apabila telah tersisa dan disimpan hingga mencapai ketentuan tertentu, sehingga zakatnya termasuk dalam kategori zakat simpanan.

Di sisi lain, terdapat pula pandangan yang tidak menamai pengeluaran dari penghasilan tersebut sebagai zakat, melainkan sebagai infak wajib. Pandangan ini merujuk pada QS. Al-Baqarah ayat 219 yang menyatakan: “Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah: yang lebih dari keperluan.”

Ayat tersebut menegaskan bahwa pengeluaran harta untuk kepentingan sosial dilakukan dari kelebihan yang dimiliki setelah kebutuhan pokok terpenuhi. Sahabat Ibnu ‘Abbas menjelaskan makna al-‘afw dalam ayat tersebut sebagai “maa fadhula ‘an ahlihā”, yaitu harta yang melebihi kebutuhan keluarga.

Dengan pemahaman tersebut, pengeluaran zakat penghasilan atau infak wajib dari hasil usaha pada dasarnya dilakukan setelah kebutuhan hidup sehari-hari terpenuhi secara wajar. Sisa penghasilan yang tersimpan pada akhir tahun kemudian menjadi objek pengeluaran zakat.

Penjelasan mengenai perbedaan dasar dan praktik zakat ini dapat ditemukan dalam Buku Tanya Jawab Agama Jilid 3 halaman 157–158, yang memberikan penjelasan argumentatif berdasarkan dalil Al-Qur’an dan hadits. Pemahaman yang komprehensif terhadap berbagai jenis zakat ini diharapkan dapat menuntun umat Islam dalam menunaikan kewajiban finansialnya secara tepat sesuai dengan tuntunan syariat.